menjadi
menjadi
gledeg ci qwerty
16 tahun yang lalu
Minggu, 07 Maret 2010
MR. BIG Official Site
| 9.25.09 | Munich, Germany | Tonhalle |
| 9.27.09 | Budapest, Hungary | Diesel Club |
| 9.28.09 | Vienna, Austria | Planet Music |
| 9.30.09 | Prauge, Czech Republic | Roxy |
| 10.1.09 | Sofia, Bulgaria | Universiada Hall |
| 10.10.09 | Bangalore, India - Buy Tickets | Palace Ground (Freeway 19) |
| 10.12.09 | Shillong, India - Buy Tickets | Polo Ground |
| 10.14.09 | Dimapur, India - Buy Tickets | DDSC Stadium |
| 10.16.09 | Bangkok, Thailand - Buy Tickets | The Thunderdome |
| 10.18.09 | Singapore - Buy Tickets | Fort Canning Park (Outdoor) |
| 10.20.09 | Aizawl, India | AR Grounds |
| 10.22.09 | India | TBA |
| 10.24.09 | Seoul, South Korea - Buy Tickets | Olympic Gymnastic Gymnasium |
| 10.25.09 | Seoul, South Korea - Buy Tickets | Olympic Gymnastic Gymnasium |
Kamis, 04 Maret 2010
JK: Bangsa Ini Lelah!
Jumat, 5 Maret 2010 | 09:14 WIB
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century saat memenuhi panggilan Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1).
TERKAIT:
BATAM, KOMPAS.com - "Biarlah. Biarlah," kata mantan Presiden Jusuf Kalla mengenai pembelaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa keputusan Boediono dan Sri Mulyani dalam dana talangan senilai RP 6,7 triliun kepada Bank Century terbaik dan strategis dalam menghadapi ancaman krisis.
Kata-kata itu diucapkan Kalla setelah berceramah dengan tema kepemimpinan dalam Rakernas ke-14 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Batam, Kamis malam yang hampir bersamaan dengan peryataan Presiden di Istana Negara.
Ia menyatakan, belum mendengar pembelaan dari Presiden untuk keputusan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (kini Wakil Presiden) dan Sri Mulyani (Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekarang Menteri Keuangan) dalam dana talangan kepada Bank Century di akhir 2008.
Akan tetapi, dalam ceramah sekitar satu jam, Kalla antara lain mengatakan, talangan kepada Bank Century tidak akan menjadi masalah bila pemimpin menjelaskan dengan baik. Syarat pemimpin, katanya, selain harus memegang amanah dan cerdas juga mampu memberi penjelasan.
Ia mengatakan, tidak bisa memberi penjelasan dengan baik sebab tidak berwenang setelah bukan pemimpin lagi di pemerintahan. Kalla mengatakan masih sering ditanya soal dana talangan Bank Century ketika berceramah di berbagai tempat antara lain di Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.
Ia mengemukakan, bangsa ini sekarang dalam keadaan lelah. Hampir setahun bangsa ini dilanda situasi kampanye yang saling memberikan makna berbeda-beda, bersaing. "Setelah itu hampir lima bulan berselisih paham soal Bank Century," katanya.(*)
Kata-kata itu diucapkan Kalla setelah berceramah dengan tema kepemimpinan dalam Rakernas ke-14 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di Batam, Kamis malam yang hampir bersamaan dengan peryataan Presiden di Istana Negara.
Ia menyatakan, belum mendengar pembelaan dari Presiden untuk keputusan Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (kini Wakil Presiden) dan Sri Mulyani (Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekarang Menteri Keuangan) dalam dana talangan kepada Bank Century di akhir 2008.
Akan tetapi, dalam ceramah sekitar satu jam, Kalla antara lain mengatakan, talangan kepada Bank Century tidak akan menjadi masalah bila pemimpin menjelaskan dengan baik. Syarat pemimpin, katanya, selain harus memegang amanah dan cerdas juga mampu memberi penjelasan.
Ia mengatakan, tidak bisa memberi penjelasan dengan baik sebab tidak berwenang setelah bukan pemimpin lagi di pemerintahan. Kalla mengatakan masih sering ditanya soal dana talangan Bank Century ketika berceramah di berbagai tempat antara lain di Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.
Ia mengemukakan, bangsa ini sekarang dalam keadaan lelah. Hampir setahun bangsa ini dilanda situasi kampanye yang saling memberikan makna berbeda-beda, bersaing. "Setelah itu hampir lima bulan berselisih paham soal Bank Century," katanya.(*)
Tumpak: KPK Masih Intensifkan Penyelidikan Kasus Century
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat (5/3/2010) di depan Kantor Presiden, Jakarta, mengatakan, masih terus mengintensifkan penyelidikan kasus Bank Century. "Kami masih terus lakukan penyelidikan," ujar Tumpak kepada para wartawan.
Tumpak datang ke Istana dalam rangka menerima laporan kekayaan negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Tumpak, yang didampingi pimpinan KPK lainnya, mengatakan, penyelidikan Bank Century tergantung pada alat pembuktian.
Dikatakan, hukum pidana tergantung pada alat pembuktian. Ketika ditanya perkembangan penyelidikan kasus dana talangan yang berpotensi merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun tersebut, Tumpak mengaku belum dapat mengungkapkannya.
Tumpak datang ke Istana dalam rangka menerima laporan kekayaan negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Tumpak, yang didampingi pimpinan KPK lainnya, mengatakan, penyelidikan Bank Century tergantung pada alat pembuktian.
Dikatakan, hukum pidana tergantung pada alat pembuktian. Ketika ditanya perkembangan penyelidikan kasus dana talangan yang berpotensi merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun tersebut, Tumpak mengaku belum dapat mengungkapkannya.
Amien Rais: Pidato SBY "Blunder"
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (MPP PAN) Amien Rais mengatakan, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi hasil rekomendasi DPR terkait kasus Bank Century, merupakan blunder kecil.
Yang dimaksud "blunder" kecil oleh Amien adalah pernyataan Presiden yang secara terang-terangan membela Boediono dan Sri Mulyani. "Pidato Pak SBY blunder kecil. Saya sebagai warga negara dan pernah memimpin MPR, saya mempelajari etika demokrasi dan fatsun demokrasi," ujar Amien, dalam jumpa pers di Ruang Fraksi PAN, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/3/2010) pagi.
Menurutnya, jika dua pejabat di ring satu Presiden tidak mendapatkan kepercayaan sebaiknya mengundurkan diri. "Tapi di Indonesia yang berlaku adalah maju tak gentar. Nanti kasihan Pak SBY jika tetap dengan praduga tak bersalah. Ini juga akan menyulitkan hubungan antar dua lembaga (legislatif dan eksekutif)," ujar Amien.
Dalam pidatonya malam tadi, Presiden SBY memaparkan sejumlah alasan mengenai kebijakan bailout yang dinilainya tidak mengandung pelanggaran. Pernyataan Presiden ini bertolak belakang dengan hasil rekomendasi DPR yang diputuskan melalui mekanisme voting dua hari lalu.
DPR menilai, ada pelanggaran hukum dan perundang-undangan dalam proses pengucuran dana talangan Bank Century hingga proses pengaliran dananya. Nama mantan Gubernur BI Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden dan mantan Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani, masuk dalam daftar pihak yang diduga harus bertanggungjawab.
Yang dimaksud "blunder" kecil oleh Amien adalah pernyataan Presiden yang secara terang-terangan membela Boediono dan Sri Mulyani. "Pidato Pak SBY blunder kecil. Saya sebagai warga negara dan pernah memimpin MPR, saya mempelajari etika demokrasi dan fatsun demokrasi," ujar Amien, dalam jumpa pers di Ruang Fraksi PAN, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/3/2010) pagi.
Menurutnya, jika dua pejabat di ring satu Presiden tidak mendapatkan kepercayaan sebaiknya mengundurkan diri. "Tapi di Indonesia yang berlaku adalah maju tak gentar. Nanti kasihan Pak SBY jika tetap dengan praduga tak bersalah. Ini juga akan menyulitkan hubungan antar dua lembaga (legislatif dan eksekutif)," ujar Amien.
Dalam pidatonya malam tadi, Presiden SBY memaparkan sejumlah alasan mengenai kebijakan bailout yang dinilainya tidak mengandung pelanggaran. Pernyataan Presiden ini bertolak belakang dengan hasil rekomendasi DPR yang diputuskan melalui mekanisme voting dua hari lalu.
DPR menilai, ada pelanggaran hukum dan perundang-undangan dalam proses pengucuran dana talangan Bank Century hingga proses pengaliran dananya. Nama mantan Gubernur BI Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden dan mantan Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani, masuk dalam daftar pihak yang diduga harus bertanggungjawab.
Langganan:
Postingan (Atom)